Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN memasuki babak baru pada 2026 dengan pergeseran fokus yang signifikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, pembangunan IKN bergeser dari infrastruktur dasar menuju penguatan peran strategis sebagai ibu kota politik sekaligus pusat inovasi digital nasional. Pemerintah menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028, atau kurang dari tiga tahun ke depan.
Progres dan Pendanaan
Hingga awal Maret 2026, progres pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan telah mencapai sekitar 70 persen dan ditargetkan rampung pada Juli 2026. Istana Wakil Presiden bahkan telah mencapai progres 96,28 persen. Dari sisi pendanaan, pembangunan IKN didukung investasi swasta murni Rp66,5 triliun dan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha sebesar Rp158,73 triliun, menunjukkan peran besar sektor swasta dalam proyek ini.
Pembangunan tahap ini mencakup 28 paket kerja sama, terdiri dari 15 paket fisik dan 13 paket non-fisik. Gedung DPR/MPR RI mulai memasuki tahap pematangan lahan dan konstruksi struktur utama. Prioritas pembangunan 2026 meliputi gedung negara, hunian bagi aparatur, hingga penerapan konsep smart city yang menjadi ciri kota masa depan yang terencana dan berbasis teknologi.
Konsep smart city di IKN mencakup pengelolaan energi, air, lalu lintas, dan layanan publik berbasis data. Pendekatan ini diharapkan menjadikan IKN sebagai contoh kota modern yang efisien dan berkelanjutan. Bila berhasil, model ini berpotensi diadopsi kota-kota lain di Indonesia sebagai rujukan pembangunan perkotaan yang lebih cerdas dan ramah lingkungan.
Pergeseran fokus ke ibu kota politik dan smart city memperlihatkan arah baru megaproyek ini. Bagi industri konstruksi, IKN tetap menjadi salah satu penggerak penting yang menyerap material, tenaga kerja, dan teknologi dalam jumlah besar. Keberhasilannya akan menjadi tolok ukur kemampuan Indonesia membangun kota modern yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan.